JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa swasembada adalah kunci ketahanan nasional dalam menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik dunia, termasuk imbas dari kebijakan tarif 19 persen atas produk Indonesia yang dikenakan oleh Amerika Serikat.
“Kita harus mengantisipasi gejolak global dengan kekuatan sendiri, yaitu swasembada. Kalau beras dan energi kita cukup, kita tidak akan bergantung pada negara lain,” kata Bursah dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (17/7).
Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat, menyampaikan bahwa capaian swasembada pangan dan energi akan membantu Indonesia menjaga stabilitas di tengah dinamika internasional yang tak menentu.
APKASI, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh upaya peningkatan kapasitas produksi nasional guna mencapai kemandirian di berbagai sektor strategis, seperti pangan, energi, dan air.
Langkah ini menurutnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-3 dari Astacita yang menekankan pada penguatan sistem pertahanan dan kemandirian bangsa di berbagai sektor termasuk ekonomi kreatif, hijau, dan biru.
“Kalau kita sudah mandiri, fluktuasi global tak akan terlalu memengaruhi. Perang di luar sana tidak akan mengguncang kita. Kuncinya adalah swasembada,” tegasnya.
Lebih jauh, Bursah juga menekankan bahwa APKASI siap mengawal seluruh program prioritas nasional yang dijalankan di tingkat daerah. Mengingat lebih dari 60 persen program nasional berlangsung di wilayah kabupaten, APKASI memiliki peran penting dalam mendukung realisasinya.
"APKASI punya tanggung jawab mengawal dan memberikan ruang terhadap seluruh kebijakan prioritas Presiden, karena 60 persen program nasional dilaksanakan di daerah," ujarnya.
Komitmen ini juga sejalan dengan poin ke-2 dalam Astacita, yaitu membangun dari desa dan bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025–2030, bersama jajaran pengurus lainnya. Mereka antara lain Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.[]
