JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan belum akan menarik peredaran beras premium yang diduga telah dioplos dengan beras medium dari toko-toko ritel modern, kecuali ada instruksi langsung dari otoritas berwenang.
Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta produsen bertanggung jawab penuh atas beras yang diduga dioplos tersebut. Ia menegaskan, dalam kontrak kerja sama antara ritel dan produsen, pembelian dilakukan berdasarkan jenis beras premium.
“Yang bisa memberi instruksi hanya pihak berwenang. Kami di ritel hanya menjual produk sesuai kontrak. Kalau memang terbukti ada pengoplosan, ya yang tertipu bukan cuma konsumen, kami juga,” ujar Solihin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (17/7).
Ia menambahkan, ritel modern tidak terlibat dalam proses produksi beras, dan seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan jenis beras yang dibeli, baik premium maupun medium.
Namun demikian, Aprindo menyatakan kesediaannya untuk menarik produk dari peredaran apabila terbukti bahwa beras tersebut merupakan hasil oplosan.
“Kalau nanti sudah terbukti dan ada larangan resmi dari pihak berwenang, tentu kami akan tarik. Tapi saat ini kami masih menunggu kejelasan itu,” jelas Solihin.
Sebagai langkah pencegahan ke depan, Aprindo akan melakukan pengujian acak terhadap produk beras melalui konsultan independen yang ahli di bidangnya. Selain itu, Aprindo akan meminta surat pernyataan dari para produsen terkait kualitas dan jenis beras yang mereka suplai ke jaringan ritel.
“Surat pernyataan dari produsen akan jadi syarat penting, agar kami bisa memastikan bahwa produk yang kami jual sesuai dengan standar dan mutu yang dijanjikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengkhawatirkan hasil investigasi gabungan Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Dalam sidak tersebut, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan hasil pengoplosan antara beras medium dan premium.
“Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan main-main dengan kebutuhan pokok rakyat,” tegas Amran.
Ia juga menyatakan bahwa tidak ada alasan logis harga beras melebihi HET, karena ketersediaan stok nasional dan produksi beras saat ini dalam kondisi sangat baik.[]
