SITUBONDO – Penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada respons saat kejadian. Pemerintah daerah harus mulai memperkuat mitigasi dan perencanaan berbasis data agar dampak bencana dapat ditekan sejak dini.
Pesan itu disampaikan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi serta Rekonstruksi Pascabencana di Cafe Me Time, Rabu (24/6/2026).
Bupati yang akrab disapa Mas Rio tersebut menyoroti pola bencana yang terus berulang di sejumlah wilayah Situbondo. Berdasarkan data yang dimiliki pemkab, sedikitnya lima kecamatan hampir setiap tahun mengalami bencana hidrometeorologi, terutama banjir, pada Januari hingga Februari.
“Kalau kita lihat datanya, ada sekitar lima kecamatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian yang sama pada bulan Januari atau Februari. Karena itu saya minta BPBD tidak menunggu bencana terjadi baru bergerak,” tegasnya.
Menurut Mas Rio, kesiapsiagaan harus dimulai sebelum musim penghujan tiba. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta menyiapkan peralatan, logistik, hingga personel sejak November atau Desember tahun sebelumnya.
“Sejak November atau Desember harus sudah siaga. Alat-alat yang dibutuhkan, logistik, dan perlengkapan lainnya harus mulai didistribusikan ke titik-titik rawan. Dengan begitu ketika banjir terjadi, penanganannya bisa lebih cepat dan dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.
Mas Rio menambahkan, pemulihan pascabencana membutuhkan perencanaan yang terukur dan berbasis data. Karena itu, dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana menjadi instrumen penting untuk memetakan kerusakan, kerugian, serta kebutuhan masyarakat terdampak.
“Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan dan mempercepat pemulihan masyarakat,” katanya.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Situbondo, Timbul Surjanto, menjelaskan bahwa bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun dokumen pascabencana secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi.
Menurutnya, pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi merupakan tahapan penting yang menentukan arah pemulihan daerah setelah terjadi bencana.
“Melalui bimtek ini kami berharap seluruh peserta memahami mekanisme pengkajian kebutuhan pascabencana serta mampu menyusun dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu,” ujarnya.
Timbul menambahkan, penanganan pascabencana membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, dampak bencana tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur, tetapi juga sektor sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan.
“Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar penanganan pascabencana tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga mampu mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih baik,” tandasnya.
Bimtek tersebut diikuti perwakilan OPD, kecamatan, dan sejumlah instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo.[]