SITUBONDO - Hujan deras yang mengguyur wilayah Situbondo, Jawa Timur, pada awal 2026 kembali menyisakan cerita lama di Situbondo: banjir yang berulang, kerusakan infrastruktur, hingga korban jiwa. Di tengah siklus bencana yang rutin itu, sekelompok akademisi mencoba menawarkan pendekatan berbeda—memulai dari peta prioritas.
Rabu siang, 8 April 2026, di Pendopo Pate Alos Besuki, sekelompok akademisi Nahdlatul Ulama dari Universitas Jember yang tergabung dalam Lentera Intelektual Aswaja memaparkan hasil kajian awal mereka di hadapan Bupati Situbondo dan jajaran organisasi perangkat daerah. Bagi mereka, persoalan banjir tidak cukup dijawab dengan respons darurat. Ia harus diurai dari hulu, dengan membaca ulang kerentanan wilayah.
Ketua Lentera Intelektual Aswaja Unej, Nurul Ghufron, menyebut Situbondo sebagai wilayah dengan spektrum risiko yang beragam. “Ada titik-titik yang memang berulang mengalami banjir bandang. Dampaknya tidak hanya infrastruktur, tapi juga sektor pertanian, peternakan, bahkan korban jiwa,” ujarnya.
Dari situ, timnya menyusun peta awal kawasan rawan. Bukan sekadar inventarisasi, melainkan dasar untuk menentukan skala prioritas penanganan.
Wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi, menurut Ghufron, semestinya menjadi fokus awal intervensi. “Setiap titik rawan banjir perlu ditangani. Namun harus ada prioritas,” katanya.
Pendekatan itu menjadi penting di tengah keterbatasan sumber daya pemerintah daerah. Dengan pemetaan berbasis risiko, setiap intervensi diharapkan lebih tepat sasaran—baik dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir maupun langkah-langkah mitigasi nonfisik.
Kajian ini sendiri merupakan bagian dari program yang didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ada tiga output yang ditargetkan: policy brief sebagai pijakan kebijakan, rancangan pembangunan infrastruktur mitigasi, serta draft regulasi berupa peraturan bupati.
“Regulasi penting agar ada keterlibatan yang terstruktur, tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat,” kata Ghufron.
Ia menekankan bahwa mitigasi bencana pada akhirnya adalah kerja kolektif, bukan sekadar proyek teknokratis.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, melihat paparan itu sebagai jawaban atas kebutuhan lama pemerintah daerah: basis ilmiah untuk menata ulang program penanganan banjir.
“Ini yang kami tunggu. Ada rasionalisasi program berbasis kajian,” ujarnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi satu hal: pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam konteks Situbondo, yang memiliki basis sosial-keagamaan kuat, pelibatan ulama, kiai, hingga santri menjadi faktor penting. “Kami ingin ini menjadi gerakan bersama,” kata Rio.
Di titik itu, pertemuan antara akademisi dan pemerintah menemukan relevansinya. Satu menawarkan kerangka analisis, yang lain menyediakan ruang implementasi. Sisanya, seperti diakui keduanya, bergantung pada seberapa jauh masyarakat ikut terlibat.
Dengan pendekatan yang lebih terukur dan kolaboratif, dampak banjir diharapkan dapat diperkecil—atau, seperti kata para akademisi itu, tidak lagi menjadi siklus tahunan yang selalu terulang.[]